Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pengawasan Perikanan dan Pelaksanannya

Abstract

Peran strategis pemerintah provinsi dalam memberantas IUU Fishing di wilayah 12 mil laut masih terhambat oleh kendala sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pendukung. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan perikanan daerah di wilayah pesisir, memahami ketentuan regulatif yang mengatur pengelolaan perikanan oleh pemerintah daerah, serta mengevaluasi pelaksanaan pengawasan perikanan di tingkat provinsi. Penelitian dilakukan pada periode Juli 2024 hingga Maret 2025, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui telaah dokumen kebijakan dan kajian pustaka yang relevan. Analisis terhadap data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi saat ini telah menempatkan pemerintah provinsi sebagai aktor utama dalam pengelolaan perikanan wilayah laut hingga 12 mil laut. Namun, peran strategis ini belum didukung secara optimal oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, kecukupan pembiayaan, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Dalam konteks kewenangan daerah, terdapat beberapa aspek administratif yang menjadi tanggung jawab provinsi, antara lain penyelenggaraan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan teritorial hingga 12 mil laut, penerbitan izin usaha penangkapan ikan untuk kapal berukuran lebih dari 5 GT hingga 30 GT, penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dengan kapasitas antara 5 hingga 30 GT, serta pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran yang sama. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara mandat regulatif dan kapasitas pelaksanaannya di tingkat daerah.

Title: Legal Analysis of Provincial Government Authority In Fisheries Surveillance and Its Implementation

The strategic role of provincial governments in combating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing within the 12-nautical-mile territorial sea remains hindered by limitations in human resources, budget allocation, and supporting infrastructure. This study aims to analyse the dynamics of regional fisheries management in coastal areas, understand the regulatory framework governing fisheries management by local governments, and evaluate the implementation of fisheries surveillance at the provincial level. The research was conducted between July 2024 and March 2025, with data systematically collected through a review of relevant policy documents and literature. Data analysis employed both normative and empirical juridical approaches. The findings reveal that the current regulatory framework positions provincial governments as key actors in managing fisheries within the 12-nautical-mile maritime zone. However, this strategic role is yet to be fully supported by adequate human resource capacity, sufficient financial support, and appropriate infrastructure. In terms of regional authority, provincial governments are administratively responsible for several key aspects, including the regulation of fishing activities within territorial waters up to 12 nautical miles, issuing fishing permits for vessels ranging from 5 GT to 30 GT, granting licenses for the procurement of fishing vessels within the same size range, and registering such vessels. These findings highlight a gap between the regulatory mandates assigned to provincial governments and their actual capacity to implement them effectively.