Dampak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang

Tri Hudayanti

Sari


Arsip adalah rekaman kegiatan/peristiwa dalam
berbagai bentuk dalam media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara,
pemerintahan daeah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis
adalah proses penciptaan, penggunaan dan
Pemeliharaan, serta penyusutan arsip yang dilakukan
terhadap arsip aktif , arsip inaktif dan arsip vital, secara
efisien, efektif, dan sistematis. Tujuan dari artikel ini
adalah untuk memberikan informasi kepada
masyarakat dengan ditetapkannyaUndang-UndangRI
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka kegiatan pengelolaan arsip dinamis di Balai
Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan volumenya menjadi lebih banyak.
Metode yang digunakan adalah Kuantitatif yaitu
metode riset yang fokus pada penggunaan angka,
tabel, grafik untuk menampilkan hasil data yang
diperoleh dari Sidat (Sistim Informasi Data Statistik)
yang ada padaBalaiKarantina Ikan PengendalianMutu
dan Keamanan Hasil Perkanan. Data yang dihasilkan
melalui Sidat dihasilkan jumlah arsip sebelum dan
sesudah adanya Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
terjadi perbedaan yang signifikan, sehingga
berdampak sekali pada pengelolaan arsip di Balai
Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Semarang, semakin bertambahnya
volume arsip maka akan berpengaruh pula dengan
ketersediaan sarana dan prasarana,mengingat sarana
dan prasarana di Balai Karantina Ikan Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang
terbatas. Kesimpulannya adalah pada Balai Karantina
Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
PerikananSemarang berupayamenambah sarana dan
prasarana dalam pengelolaan arsip.

 

The archive is recording activities and events in
various forms in media in line with the development
of information technology and communication are
made and received by state institutions, local
government, educational institution, company,
political organization, social organization and
individuals in the implementation of social life
national and state. The Activity of management
dynamic archive is the process of creation, use and
maintenance, and depreciation archive done with
active archive, inactive archive and vital archive as
an efficient, effective, and systematic. The purpose
of this article to giving information to society with the
law of the Republic of Indonesia number 23 of 2014
concerning local government, so the management
activities archive dynamic in Fish Quarantine and
Inspection Agency . The methods used quantitative
method which is focused on numeric, table, graphic
to show the result data which collected from Sidat
(statistics data information system) in Fish
Quarantine and Inspection Agency. Data collect
through Sidat produced by archive number before
and after the law of the Republic of Indonesia
number 23 of 2014 on local government is going on
a significant difference, so that it will effected on
archive management in Fish Quarantine and
Inspection Agency Semarang. It will increase archive
volume that can be effected the availability facility
and infrastructure, by remembering it in Fish
Quarantine And Inspection Agency Semarang. The
conclusion is in Fish Quarantine and Inspection
Agency Semarang attempted to improve
infrastructure in archivemanagement


Kata Kunci


Dampak peralihan wewenang; Pengelolaan Arsip DinamisThe authority of transition effect; dynamic archive management

Teks Lengkap:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jp.v5i1.8338

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




Copyright of Jurnal Pari (p-ISSN 2502-0730 , e-ISSN 2549-0133)

Sekretariat Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan


Flag Counter

Index by