Transformasi Konsep Tata Kelola Penyelenggaraan Keamanan Laut Indonesia: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Badan Keamanan Laut

Abstract

Keamanan maritim merupakan salah satu isu keamanan yang menonjol dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus mampu mengakomodasi kepentingan internasional sehingga keamanan dan keselamatan di laut yang menjadi tuntutan masyarakat internasional dapat terpenuhi. Kepentingan nasional Indonesia sebagai negara maritim harus diturunkan menjadi kebijakan dan strategi maritim, dalam hal ini yaitu terkait dengan tata kelola penyelenggaraan keamanan laut. Saat ini, tata kelola keamanan laut di Indonesia masih menerapkan konsep multiagency single task yang masih berjalan secara parsial berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi terkait, termasuk Bakamla di dalamnya. Dalam skala Nasional, Bakamla dibentuk untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergitas dalam komunikasi antar pemangku kepentingan di laut dalam upaya penegakan hukum di laut secara ideal dan holistik. Pertanyaanya, “apakah konsep dan sistem tata Kelola penyelenggaraan keamanan maritim saat ini telah berjalan dengan baik?”. Lalu, “bagaimana kosep tata Kelola penyelenggaraan keamanan maritim yang ideal dan mampu mewujudkan gagasan dan visi Pemerintah Indonesia di bidang kemaritiman secara keseluruhan?” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tinjauan literatur akan dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pembahasan penting dalam penelitian ini. Studi komparatif akan digunakan untuk menemukan solusi dalam upaya memecahkan masalah penelitian. Analisis SWOT juga akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor- faktor dan strategi, memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman, dalam upaya menghasilkan transformasi tata Kelola penyelenggaraan keamanan laut Indonesia yang lebih baik Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konsep tata Kelola penyelenggaraan keamanan maritim Indonesia yang ideal dan holistik melalui perspektif Bakamla yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan konsep strategis yang bersifat adaptif dalam menghadapi potensi ancaman dan permasalahan di laut yang bersifat dinamis dan sulit untuk diprediksi. Transformasi konsep tata kelola keamanan maritim di Indonesia dihadapkan dengan aktivitas nasional yang holistic dan memerlukan pendekatan berpikir sistem triple helix dan penerapan konsep single agency multitask. Hasil dari paradigma sistem ini meliputi tata kelola keamanan maritim dan strategi pengelolaan wilayah yurisdiksi dan wilayah perairan Indonesia yang berbasis kesadaran wilayah maritim atau Maritime Domain Awareness (MDA) meliputi Indonesian Maritime Information Center (IMIC), Alur Pelayaran Tol Laut (APTL), Seabed Sonar Surveillance (S3), dan Electronic Maritime Law Enforcement (EMLE).