KAJIAN PENANGGULANGAN IUUF PADA PERIKANAN CANTRANG DI LAUT JAWA (WPP – 712)

Abstract

Kajian terhadap perikanan cantrang yang beroperasi di Laut Jawa dengan menggunakan perangkat pengelolaan cenderung dikategorikan sebagai perikanan akses terbuka. Penambahan armada secara historis memperlihatkan rendahnya pertimbangan terhadap pentingnya kelestarian sumber daya ikan, bebas beroperasi dan dalam banyak kasus tidak dikelola sesuai tatalaksana perikanan secara bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar armada cantrang dengan izin daerah melakukan penangkapan di luar batas 12 mil laut dan beroperasi di kawasan yang berdasarkan ketentuan diperuntukan bagi nelayan skala kecil yang bukan merupakan wewenang pemberi ijin armada cantrang dari panyai Utara Jawa. Studi kasus dilakukan di Pelabuhan Perikanan Tegal, ditujukan untuk menggambarkan sistem pendataan aktivitas penangkapan yang sedang berjalan. Hal ini berkaitan dengan sistem pencatatan data dan informasi perikanan setempat memiliki kemampuan dan kapasitas terbatas terutama pada sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan pengelolaan perikanan berdasarkan prinsip tata laksana pemanfaatan secara berkelanjutan sesuai peraturan dan keputusan teknis. Terbatasnya pemahaman tentang dampak praktek perikanan tidak berkelanjutan, baik pada tingkat pelaku dan pembuat kebijakan merupakan permasalahan yang harus segera dipecahkan. Kajian ini menyimpulkan bahwa sistem yang berjalan hanya mampu merekam data kurang dari sepertiganya dan penerapan perikanan secara bertanggung jawab pada perikanan cantrang memberikan indikasi pada tingkat yang mengkhawatirkan terutama berdasarkan pertimbangan biologi, eksploitasi dan kelestarian lingkungan, serta memiliki potensi terjadinya unreported yang mengarah pada praktek IUU fishing. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat tersedianya landasan pengelolaan perikanan terkait pemulihan sumberdaya ikan demersal bagi kepentingan pengembangan perikanan dalam jangka panjang di Laut Jawa.

Study on demersal danish seine fishery operating in the Java Sea tend to be categorized as an open access fishery. The historical fleet development indicate no limited access to exploit demersal fish resources, which is in many cases the fishery are not well managed in a responsible manner. Study indicates that most of license to fish of demersal danish seine operate in areas outside 12 nm, somehow fleets operated in the area for small-scale fishers in the nearby coastal area beyond the origin of license authority. The objective is to describe the existing data collecting system. This corresponds to the limitation of capacity of the catch in one of fishing port. The data collecting system of local fisheries services has a limited capacity, particularly in monitoring, control and surveillance to implement best practices of fisheries management that declared through several technical reference points. Increasing awareness by complying with management measures of business sectors and policy makers must be immediately resolved. This study indicates current system covered less than a third of its landing data and it would affect the implementation of responsible fisheries based on bio-exploitation and environmental sustainability indicators on demersal fishery. It also has a potential on unreported that lead to IUU fishing practices. This should considered that bias of data could affect the accuracy of regular fish stock assessment. This finding should be treated to strengthen the long-term demersal danish seine fishery management plan as a baseline of sustainable demersal fish resources in the Java Sea.