DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 74 TAHUN 2016 TERHADAP IMPOR PRODUK PERIKANAN (Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya)

Abstract

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk perikanan  membuat produsen dalam negeri harus memiliki stok ikan secara kontinyu, Keterbatasan stok ikan dalam negeri membuat produsen mengambil tindakan untuk mengimpor bahan baku dari luar indonesia. Meningkatnya permintaan produk perikanan menyebbkan pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2016 untuk menjaga produk perikanan yang masuk di Indonesia aman terbebas dari hama dan penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan dan dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Analisis dampak regulasi menggunakan metode RIA (Regulatory Impact Assessment), yang terdiri dari 7 tahapan. Permasalahan yang terjadi dilapangan diduga terkait dengan keluarnya Permen-Dag No.66 Tahun 2018 pada saat masih berjalannya Permen-Kp No.74 Tahun 2016 sehingga menyebabkan ketidakjelasan kewenangan ranah kerja, mengingat beberapa konten dari regulasi tersebut diatur secara bersamaan. Dari hasil pengamatan terhadap 7 tahapan RIA diperoleh opsi untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu: 1). do-nothing/pemerintah tetap menjalankan regulasi yang ada; dan 2). Merevisi Permen-KP No.74 Tahun 2016. Alternatif rekomendasi opsi terbaik adalah opsi ke 2 yaitu merevisi Permen-KP No.74 Tahun 2016 agar dapat berjalan bersama dengan regulasi yang lainnya. Rekomendasi opsi kedua berasal dari hasil pertimbangan rasio positif dan negatif dengan menggunakan metode soft cost benefit analysis.

Along with the increasing demand for fish products, thus making domestic manufacturers must have a continuous fish stock, limited fish stocks in the country making manufacturers take measure to import raw materials from abroad. Growing demand for fishery products, so that the Government issued Minister of Marine Affairs and Fisheries Product Regulation Number 74 of 2016 to keep the fisheries products in Indonesia safe free from pests and diseases. This research aims to determine the overview of the implementation and the impact of Minister of Marine Affairs and Fisheries Product Regulation Number 74 of 2016 regarding quality control and safety of fishery products imported into the territory of the Republic of Indonesia. Analyse the impact of a regulation using the RIA (Regulatory Impact Assessment) method consisting of 7 stages. Problem that occur in the field allegedly related to the issuance of Trade Minister Regulation Number 66 Of 2018 while still in the course of Minister Of Marine Affairs And Fisheries Product Regulation Number 74 Of 2016 causing the obscurity of the working realm, considering that some of the regulatory content is governed simultaneously. From the observation of the 7 stages of RIA obtained the option to overcome the problem that is: 1). Do nothing/the government continues to carry out existing regulation; and 2). Government revised the Minister of Marine Affairs and Fisheries Product Regulation Number 74 of 2016. Alternative recommendation option is the 2nd option to revise the Minister of Marine Affairs and Fisheries Product Regulation Number 74 Of 2016 that it can run along with other regulations. The second option recommendation comes from the positive and negative ratio consideration using the soft cost benefit analysis method.