DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG

Nurlaili Nurlaili, Rizky Muhartono, Yayan Hikmayani

Abstract


Kebjakan penghentian perizinan sementara (moratorium) kapal kapal yang pembuatannya di luar negeri (kapal eks asing) berdampak langsung pada nelayan yang bekerja pada kapal-kapal eks asing berupa penurunan pendapatan hingga hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut dirasakan memberikan dampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil khususnya di Kota Bitung. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium pada pelaku usaha perikanan tangkap skala kecil di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini merupakan bagian dari Kegiatan Kajian Khusus yang dilakukan secara cepat pada bulan Maret 2015. Penelitian tentang hal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap para pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium telah memberikan dampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap berupa penurunan pendapatan sampai hilangnya mata pencaharian, dalam usaha pengolahan berdampak pada berkurangnya bahan baku sampai berhentinya produksi ikan olahan, dalam usaha pemasaran berdampak pada berkurangnya ikan untuk dipasarkan. Meskipun demikian, kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, makin seringnya melaut, makin dekatnya fishing ground, peningkatan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM dan peningkatan pendapatan.

Title: Policy Impact moratorium on Business fisheries sector in Bitung

Termination of the licensing policy (moratorium) ships whose creation abroad (foreign ex ship) have a direct impact on the fishermen who work on the ships of foreign ex a decrease in revenue to the loss of livelihood. On the other hand, policy moratorium perceived a positive impact on small scale fishery business, especially in the city of Bitung. This paper aims to describe the impact of the moratorium on the perpetrators of small-scale fishery business in the city of Bitung in North Sulawesi province. This paper is part of a Special Assessment activities undertaken quickly on 18-20 March 2015. Findings of study used a qualitative approach, with data collection techniques are in-depth interviews and observations of the perpetrators of fisheries, both capture fisheries, processing and marketing fish. The results showed that the moratorium had a negative impact on fishery business as a decrease in revenue to loss of livelihood, the business processing time reduces the raw materials to the cessation of production of processed fish, the marketing efforts led to a reduction of fish to be marketed. However, these policies have a positive impact on the fishery business, the small scale of production increases, more and more often at sea, the nearby fishing ground, the increase in the price of fish, easy access to obtain fuel and increased revenue.


 


Keywords


moratorium; dampak kebijakan; nelayan kecil; Bitung

Full Text:

PDF

References


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit IUU Fishing. Lampiran Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan. http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386744323.pdf. diunduh Maret 2015.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. 2011. Laporan Tahunan.

Muhamad, S. V. 2012. Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. Jurnal Politica Vo.3, No.1, Mei 2012. 59-85

Nasution, Z. dan M. Yulisti. 2008. Adopsi dan Difusi Teknologi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap. Jakarta : BBPSEKP.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. 2015. Laporan Statistik Perikanan. Bitung.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/permen-kp/2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (dokumen negara)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permen-kp/2014 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor Per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia

Soemantri, G. R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Depok : MAKARA, Sosial Humaniora, VOL. 9, No. 2, Desember 2005: 57-65

Warburton, D. 1998. Community and Sustainable Development : Participation in the Future. London : Earthscan Publication Ltd.




DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v6i2.3327

Indexed by:

---------------------------------------------------------------------------------------

Diterbitkan Oleh:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
bekerjasama dengan
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network