ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali)

Radityo Pramoda, Hertria Maharani Putri

Abstract


Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan sertifikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas denganmetode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2)secara umum regulasi nasional yang teridentifikasi materinya bisa dipedomani mendukung MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b) membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga accessor untuk meringankan biaya sertifikasi.

 

Title: Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product (Case Study: Bali)

MSC Ecolabel is a certification to a product that meets criteria of sustainability environment and well organized. Since MSC began to be introduced in Indonesia, tuna Bali exporters still have doubts about using the certification.The objective of this research is to comprehend MSC rule and its national supporting regulation as well as to assess its implementation. Analysis of MSC rule and national regulation applies empirical yuridis method through case study approach, while descriptive statistic method is used to analyze exporters readiness to implement MSC. Results of the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due to lack of government support, difficult requirements, and high cost. Recommendation of policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector; (b) creating more operational regulation to support each of MSC principles; (c) regulating policies on ecolabel that must be obeyed by Tuna exporters as well as assisting its implementation; (d) negotiating to purchaser or providing accessor in order to reduce certification cost.


Keywords


Ekolabeling; Perikanan; MSC; Tuna

Full Text:

PDF

References


Abdurrahman, M. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press.

Andrianto, L. 2005. Implementasi Code of Conduct for Responsibility Fisheries dalam Perspektif Negara Berkembang. Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law). Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 3. (463-482).

ATLI. 2016. Data Produksi Tuna. Bali: Asosiasi Tuna Long Line Indonesia. (Tidak dipublikasikan).

BAPPENAS. 2014. Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS-Direktorat Kelautan dan Perikanan.

Böstrom, M., A. M. Jönsson, S. Lockie, A.P.J. Mol and P. Oosterveer. 2015. Sustainable and Responsible Supply Chain Governance: Challenges and Opportunities. Journal of Cleaner Production, Volume 107 (1-7).

BKIPM. 2016. Data Ekspor Tuna dan Udang Tahun 2011-2015. (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

Fauzi, A. 2010. Ekonomi Perikanan (Teori, Kebijakan,

dan Pengelolaan). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Foley, P. dan B. McCay. 2014. Certifying the Commons: Eco-certification, Privatization, and Collective Action. Journal of Ecology and Society, Volume 1, No. 2.

Gertz, R. 2005. Eco-labelling-A Case for Deregulation?. Journal of Law, Probability and Risk, Volume 4 (3). (127-141).

Gudmundsson, E. dan C. Wessel. 2000. Ecolabelling Seafood for Sustainable Production: Implication for Fisheries Management. Journals of Marine Resource Economics, Volume 15.(97–113).

Halim, A. dan T. W. Damayanti. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Keuangan Daerah). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Hasan, M.I. 2001. Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif). Jakarta: Bumi Aksara.

Ingrid, K., B. N. Noestvold and J. A. Young. 2014. National or Supranational Fisheries Sustainability Certification Schemes: Journal of Marine Policy, Volume 46, May 2014. (137-142).

Klooster, D. 2010. Standardizing Sustainable Development? The Forest Stewardship Council’s Plantation Policy Review Process as Neoliberal Environmental Governance. Journal of Geoforum

DOI:10.1016/j.geoforum.2009.02.006 (117-129).

Lay. K. 2012. Seafood Ecolabels: For Whom and to What Purpose?. Dalhousie Journal of Interdiciplinary Management. Volume 8, Fall 2012. (3-15).

MSC. 2016. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengembangan MSC-ASC Standar Rumput Laut. https://improvements.msc.org/database/ seaweed-standard/documents/terms-of-reference- for-the-seaweed-standard-development/ TOR-for-MSC-ASC-Seaweed-Standard-Development- Indonesian.pdf/view. Tanggal diunduh: 10 Maret 2017.

MSC Principles. 2014. MSC Fisheries Certification Requirements and Guidance. London: Marine Stewardship Council.

Notohamijoyo, A. (2015). Ekolabel Perikanan. http:// djpdspkp.kkp.go.id/artikel-889-ekolabelperikanan. html. Tanggal diunduh: 23 Maret 2016.

Notohamijoyo, A. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada Sertifikat Ekolabel Perikanan (Studi Kasus Kegagalan Penerapan Sertifikat Marine Stewardship Council

di Indonesia). Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia. Nugroho, R. 2011. Public Policy (Dinamika Kebijakan- Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2014, tentang Logbook Penangkapan Ikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1618.

Phillips, B., T. Ward and C. Chaffe. 2003. Eco-labelling in Fisheries (What is it All About?). USA: Blackwell Publishing Company.

Ponte, S. 2006. Ecolabels and Fish Trade: Marine Stewardship Council Certification and the South African Hake Industry. Tralac Working Paper, No. 9/2006-August 2006.

PT. XXX. 2016. Jumlah Budget yang Dibutuhkan untuk Sertifikasi MSC. (Tidak dipublikasikan).

Pusat Data, Statistik dan Informasi - KKP. 2014. Kelautan

dan Perikanan dalam Angka 2014 (Marine and Fisheries in Figures 2014). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ramirez1, M.P., S.E.L. Cota and M. Lasta. 2012. MSC Certification in Argentina: Stakeholders ”Perception and Lesson Learned. Journal of Marine Policy. 36 (5). (1182-1187).

Ramirez2, M. P., B. Phillips, D. L. Belda and S. E. L. Cota. 2012. Perspectives for Implementing Fisheries Certification in Developing Countries. Journal of Marine Policy. 36 (1).(297-302).

Sainsbury, K. 2010. Review of Ecolabelling Schemes for Fish and Fisheries Products from Capture Fisheries. Roma (Itali): FAO.

Siahaan, N.H.T. 2009. Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancuran Alam.

Suminto. 2011. Kajian Penerapan Ekolabel Produk di Indonesia. Jurnal Standarisasi. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, Volume 13, Nomor 3, 2011. (201-206).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

Wignjosoebroto, S. 2002. Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya). Jakarta: ELSA dan HUMA.

WWF. 2011. Log Book Perikanan: Menyensus Laut Kita. http://www.wwf.or.id/?23481/Log-Book-Perikanan- Menyensus-Laut-Kita. Tanggal diunduh: 11 April 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6098

Indexed by:

---------------------------------------------------------------------------------------

Diterbitkan Oleh:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
bekerjasama dengan
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network