KONTRIBUSI PAYMENT FOR ENVIRONMENT SERVICES (PES) TERHADAP KEBERLANJUTAN WISATA SELAM DI KAWASAN KONSERVASI LAUT GILI MATRA

Lalu Solihin, Tridoyo Kusumastanto, Akhmad Fauzi, Fredinan Yulianda

Abstract


Kawasan konservasi yang digunakan sebagai lokasi wisata selam, berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem sumberdaya terumbu karang yang ada disekitarnya. Wisatawan yang memperoleh kepuasan ketika menikmati keindahan alam laut, maka mereka harus memberikan kontribusi balik terhadap lingkungan. Dana kontribusi tersebut akan dipergunakan untuk biaya perbaikan kualitas lingkungan yang rusak akibat aktivitas wisatawan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi PES terhadap keberlanjutan ekosistem terumbu karang sebagai penunjang kegiatan wisata selam, dan bagaimana mekanisme pungutan PES yang efisien dan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, iuran PES dari pengguna jasa wisata selam berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem terumbu karang apabila iuran tersebut dikelola secara baik dan benar. Dalam skema pungutan PES yang diusulkan pada artikel ini adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap kawasan konservasi ke dalam lembaga pengelola dana PES. 

Title: PES (Payment For Environment Services) Contribution for Sustainability of Scuba Diving Tourism in Gili Matra Conservation Area

Conservation areas which are utilized as diving tourism location, have potencials to cause damages of the surrounding thicks of coral reef ecosystem resources. Tourists who have gained satisfaction when enjoying the beauty of the nature “under the sea”, hence they must provide reciprocal contributions for the environment. The contribution funds will be used for costs of damaged environmental quality restoration due to tourist activities. Therefore, the purpose of this research is to analyze the magnitude of PES’ contribution to the sustainability of coral reef ecosystems as  a mean to support diving tourism activities, and how the collection mechanism of PES is being efficient and optimal. Research results indicated that, PES fees from users of diving tourism services have significant effects on growth of coral reef ecosystem if the fees are managed properly and correctly. In the collection scheme of PES which is proposed in this article is by involving the entire stakeholders who have importance to the conservation areas into funding management institution for PES.


Keywords


payment for environment services (PES); ekosistem terumbu karang; wisata selam; kawasan konservasi; Gili Matra

Full Text:

PDF

References


Bachmann, T. & J.V. Kamp. (2017). Expressing air pollution-induced health-related externalities in physical terms with the help of DALYs. Environment International, 39–50.

Batavia, C. J.T. Bruskotter, J.A. Jones, J.A. Vecetich, H. Gosnell & M.P. Nelson. (2018). Nature for whom? How type of beneficiary influences the effectiveness of conservation outreach

messages. Biolocigal Conservation 228, 158-166

Danida. (2011). Protokol Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) (Protocol of Payment For Environmental Services). Bogor: LPM EQUATOR.

Departemen Kelautan dan Perikanan. (2003). Valuasi Ekonomi Kawasan Konservasi Laut. Jakarta: Direktorat Jenderal PESisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut.

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. (2014). Data Perkembangan Kunjungan Wisatawan Tahun 2015.

Dispenda. (2015). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. Tanjung: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Fauzi, A. & Z. Anna. (2013). The Complexity of the institution of payment for environmental services: A case study of two Indonesian PES Schemes. Scinece Direct, 65.

Jephcote, C., H. Chenb & K. Ropkins. (2016). Implementation of the Polluter-Pays Principle (PPP) in local transport policy. Journal of Transport Geography, 55 (2016) 58–71, 58–71.

Kementerian Kelautan dan Kelautan, R. (2015). Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau GIli Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2034. Jakarta: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2013). Informasi Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktoran Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keputusan Menteri Nomor 67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kusumastanto, T. (1995). Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Kompas.

Muhidin. (2017). Kajian Daya Dukung Ekosistem Terumbu Karang Berdasarkan Potensi Dampak Wisata Bahari di Kelurahan Pulau Panggang Kepulaun Seribu. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Pagiola, S. (2004). Environmental Services Payments in Central America: Putting Theory into Practice. Presented at the―Environmental Economics for Development Policy‖ Training Course. World Bank Institute.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Perdes Gili Indah. (2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gili Indah Tahun 2010 - 2014. Pemenang: Pemerintah Desa Gili Indah.

Solihin, L. (2008). Analisa Biaya-Manfaat Program Konservasi Terumbu Karang di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 99/ Kpts-II/2001.

Vicha, O. (2011). The Polluter-Pays Principle in OECD recommendations and its application in international and EC/EU law. Czech Yearb. Public Priv. Int. Law, 56-57.

Yulianda, F., Johan, Y., Siregar, V. P., & Karlina, I. (2007). Ekowisata Bahari Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya. Seminar Sains Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (p. 129). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Zhu, L. & Y.C. Zhao. (2015). A feasibility assessment of the application of the Polluter-Pays Principle toship-source pollution in HongKong. Marine Policy, 57, 36–44




DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7621

Indexed by:

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Published by

Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

in collaboration with
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.