TATA KELOLA PEMUKIMAN NELAYAN DI WILAYAH PERKOTAAN PESISIR UTARA JAKARTA

Hertria Maharani, Nurlaili Nurlaili

Abstract


Pemukiman nelayan di kawasan perkotaan belum banyak diperhatikan oleh pemerintah. Seharusnya sebagai bagian dari perencanaan kota, pemukiman nelayan mempunyaI urgensi yang sama untuk diatur sehingga dapat dikelola dengan baik. Makalah ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: 1) Mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan pemukiman nelayan; 2) Mengidentifikasi hambatan perencanaan pemukiman nelayan di perkotaan; dan 3) menganalisis peran perencanaan kota pada tata
kelola pemukiman nelayan. Observasi hanya dilakukan di pantai utara Teluk Jakarta (Kamal Muara) terkait kondisi eksisting dan hambatan perencanaan pemukiman nelayan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara informan kunci dengan menggunakan bantuan topik data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pemukiman nelayan masih jauh dari kondisi ideal, yang mulai dari sanitasi, desain pemukiman, drainase dan sebagainya. Sedangkan terdapat 3 stakeholder yang  bertanggungjawab atas kesulitan pengaturan pemukiman nelayan yaitu masyarakat nelayan, pemerintah dan instansi swasta termasuk  pengembang dan perbankan. Ketiga elemen stakeholder tersebut harus bersamasama melakukan upaya untuk perbaikan tata kelola pemukiman nelayan dengan tanpa melupakan pemahaman bahwa nelayan tidak dapat dipisahkan dari laut dan tepi pantai sebagai tempat  bekerja, komunitas dan budaya.

Title: Fisherman Settlement Management in Urban Region of Northern-Coast of Jakarta

 

Fisherman settlements in urban areas have received less attention by the government. As a part of urban planning, fisherman settlements should have the same urgency to be well governed. This paper has three main objectives: 1) to identify existing conditions of fishermen residential areas; 2) to identify barriers on planning of fisherman settlements in urban area; and 3) to analyze the role of urban planning on fisherman settlements governance. Observation toward existing conditions and the barriers on fisherman settlements planning were only completed in Kamal Muara, the northern coast of Jakarta Bay. Primary data were obtained from key informant interviews using data topic tool. The results show that the conditions of the fisherman settlement is still under ideal level, including its sanitation, settlement design, drainage, etc. There are 3 stakeholders who are responsible for the difficulties in regulating fisherman settlements, they are fishing communities, government and private institutions including developers and commercial banks. These three elements must jointly improve the governance of fisherman settlements under the same perception that fishermen cannot be  separated from the sea and coast area as a work place, community and culture.



Keywords


nelayan; pemukiman nelayan; perkotaan; tata kelola; Jakarta

Full Text:

PDF

References


Basuki, Y., R. Akbar, Pradono dan M. Miharja. 2013. Komunitas Online : Pergeseran Terminologi Komunitas Dari Geddesian Menuju Era Informasi Dalam Konteks Perencanaan Transportasi Perkotaan Tata Loka Volume 15 Nomor 1, Februari 2013, 63-75 Biro Penerbit

Planologi UNDIP. Hariyono, P. 2010. Perencanaan pembangunan kota dan perubahan paradigm. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hastijanti, R. (2012). Penanganan Permukiman Kumuh Secara ‘Manusiawi’, Sebuah sudut pandang lain dari kata “manusiawi” dalam konteks keseimbangan ruang. Inforum. 1. 36-39.

Hilakore, M.A., J.A. Marius, D. Sidu, I. Sangadji, Bahrin, I.T. Matitaputty. 2004. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Muara Angke di Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara,

April 2004, IPB. http://rudyct.com/PPS702ipb/08234/82034_9.pdf.

(Tanggal akses:4 April 2018)

Kusnadi. 2002. Konflik sosial nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. LKIS, Yogyakarta. Hlm 190. Latupapua dan Yosevita Th.2015. “Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah.” Jurnal Agroforestri X Nomor 1 ISSN : 1907-7556.

Makarau, V.H. 2011. Penduduk, Perumahan Pemukiman Perkotaan Dan Pendekatan Kebijakan. Jurnal Sabua Vol.3, No.1: 53-57. Masik, A. 2005. Hubungan Modal Sosial dan Perencanaan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.16/No. 3, Desember 2005, hlm. 1-23.

Masyhuri, I. (2014) Pembiayaan Nonformal Usaha Perikanan Tangkap: Kasus Muncar Dan Bitung. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 2, 2014 Hal 135-148 Nurmayani. 2015. Penetapan Ruang Terbuka Hijau Sebagi Pendukung Pembangunan

Berkelanjutan, Bandar Lampung: Indepht Publishing 2015. Hlm. 51.

Pramoda, R. 2010. Kondisi Lingkungan dan Kesehatan Nelayan. Warta. Penerbit: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan.

Prayitno, B. 2012. Konsolidasi Kebijakan Nasional Perumahan Rakyat. Inforum. 1

Purnomo, D., L.T. Sunaryanto, S.H. Priyanto, Kustadi, B.H. Simanjuntak, S. Herwandito. 2014.

Kajian Kebijakan Daerah “Tentang Penyelenggaraan Permukiman

Di Kota Salatiga Dalam Pelaksanaan dan Konsep Perumusan Kebijakan Strategis Permukiman”. Salatiga: FISKOM UKSW. Hlm.1.

Ribeiro, S.U.R.F. 2015. Fishing Villages Of Algarve Analysis Of Urban Evolution. Thesis. Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. Lisboa.

Goswami, S and S. Manna. (2010). Social Aspects of Environment: A Study of Slums of Raipurcity Manand Life, January-June Vol-36 1 & 2, Bidisha, India. Rijal, M. dan Adriansyah (2016). Kondisi Kekumuhan Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu dalam Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016

Sedrak, M., E.K. Yasser, K. Safwan, E.S. Maram,E. Emad, E. Gendy & Ahmed. 2018. Solution Model for Infrastructure Planning and Design for Urban Slums: Egyptian Case Study. 160-194. 10.1007/978-3-319-61645-2_13. Soekanto, S. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Radja Grafindo. Jakarta Wikantiyoso, R (1997), Prinsip-Prinsip Perencanaan dan Perancangan Kata, Malang: Grup Konservasi Arsitektur dan Kota. Jakarta.

Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia

Ketiga. Erlangga. Jakarta. Wikantiyoso, R (2005), Paradigma Perancangan dan Perencanaan Kota. Grup Konservasi Arsitektur

dan Kota. Malang.

Yudhohusodo, Siswono. (1998). Transmigrasi. Kebutuhan Negara Kepulauan Berpen Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk

Heterogen Dengan Persebaran yang Timpang. PT Jurnalindo Aksara Grafika. Jakarta.

Peraturan dan Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 40)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia




DOI: http://dx.doi.org/10.15578/marina.v4i1.2048

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by:

---------------------------------------------------------------------------------------

Diterbitkan Oleh:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
bekerjasama dengan
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network