PENERAPAN MATERI MUATAN DALAM KESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK  KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bayu Vita Indah Yanti; Hertria Maharani Putri

doi:10.15578/marina.v3i2.6929

PENERAPAN MATERI MUATAN DALAM KESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bayu Vita Indah Yanti, Hertria Maharani Putri

Abstract

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara yang cukup aktif dalam komunitas internasional terkait dengan pemanfaatan sumber daya hayati. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan materi muatan
dalam kesepakatan internasional untuk kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Hasil analisis dengan menggunakan content analysis terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tetap disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Artinya, penerapan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan politik Indonesia.

Title: Implementation the Content of International Convention in
National Policy for Marine and Fisheries Resources

ABSTRACT

Indonesia participates actively in international community concerning natural resources. This paper aims to analyze the implementation of international agreement contents toward Indonesian marine and fisheries resource policy. This study used content analysis toward regulation contents. The result shows that the implementation of international agreement substances is adjusted to Indonesia interests. It suggests that all agreements might consider the political interests of Indonesia.

Keywords

materi muatan; kesepakatan; sumber daya hayati; kelautan dan perikanan

Full Text:

PDF

References

Haryanto, Agus. 2014. Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IV No.II/ Desember 2014.

Kusumaatmadja, M. dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.

Likadja, F.E. dan D.F. Bessie. 1988. Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. 153 hlm. ISBN 979-450-240-9.

Mardianis. 2016. Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Juridiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran. Vol.3 No.3 Tahun 2016. ISSN: 2460-1543.

Marzuki, P.M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005. Edisi Revisi. 260 hlm. ISBN 978-602-7985-16-2.

Nugroho, R. 2014. National Security: Policy Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Cet.1. 134 hlm. ISBN 978-602-229-305-7.

Noventari, Widya. 2016. Peran Diplomasi Politik Luar Negeri dan Angkatan Perang Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional.

Diunduh dilink: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8 ved=2ahUKEwi79pmb3rzeAhVB6Y8KHcrnDJwQFjAHegQIBRAC&url=http%3A%2 %2Fjournal.um.ac.id%2Findex.php%2Fjppk%2Farticle%2Fview%2F5522%2F2177&usg=AOvVaw1F7WTNu79lrzkLQiqe1f4d.

Soekanto, S. dan S. Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Solihin, A. 2010. Politik Hukum Kelautan dan Perikanan: Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan. Bandung: Nuansa Aulia, 2010. Cet.1. 150 hlm. ISBN 978-979-071-069-6.

Tahar, A.M. 2015. Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional. Diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Selat. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja

Ali Haji. Vol.2 No.2. Edisi ke-4. Mei 2015. Hlm.227-237. ISSN 2354-8649.

Peraturan/ Undang-undang:

FAO. Code of Conduct for Responsible Fisheries. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015.

Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. PerMen KP No.23/PERMEN-KP/2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. PerMen KP No.25/PERMEN-

KP/2015.

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu). 2016. Daftar Keanggotaan Indonesia pada Organisasi 77

Internasional. Diunduh pada link: www.kemlu.go.id/id/kebijakan/Documents/Keanggotaan_Indonesia_pada _OI.pdf pada tanggal 1 Januari 2016.

Keputusan Menteri Luar Negeri RI No.SK 1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Keanggotaan Indonesia serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional.

Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional. Keputusan Presiden RI No.64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi

Internasional.

United Nations. United Nations on Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 10 December 1982. Diunduh dari http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/

texts/unclos/unclos_e.pdfWina 1969: Vienna Convention on the law of treaties (with annex). Concluded at Vienna on 23 May 1969. Diunduh dari https://treaties.un.org/

doc/publication/unts/volume%201155/volume1155-i-18232-english.pdf.

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/marina.v3i2.6929