ANALISIS DIMENSI EKONOMI KESIAPAN DAERAH DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PABRIK RUMPUT LAUT
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan status kesiapan pada dimensi ekonomi dan memberikan rekomendasi kebijakan industrialisasi rumput laut. Analisis kesiapan dilakukan dengan metode RAPFISH yang telah dimodifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks tingkat kesiapan pada dimensi ekonomi pembangunan pabrik rumput laut di Kabupaten Jeneponto sebesar “40,00”, Kabupaten Bone sebesar 44,33”; dan untuk Kabupaten Buton Tengah sebesar “41,65”. Nilai tersebut terletak antara 25,01 - 50,00 berarti “Kurang Siap”. Nilai indeks esiapan untuk Kabupaten Buton sebesar “71,64” yang menunjukkan kondisi “Cukup Siap” karena berada pada kisaran 50,01 – 75,00. Nilai indeks dan status kesiapan saat ini menunjukkan kondisi ekonomi wilayah erairan di Kabupaten Butin yang cukup siap dalam pembangunan pabrik rumput laut. Adapun Kabupaten Jeneponto, Bone dan Buton Tengah
kurang mendukung pengembangan pabrik rumput laut, sehingga perlukan intervensi kebijakan melalui pemberian bantuan modal usaha, pelatihan teknis diversifikasi produk, dan peningkatan kapasitas
kelembagaan pemasaran untuk meningkatkan status kesiapan pembangunan dimensi ekonomi.
Title: Analysis of Economic Dimension Toward Local Government
Readiness for Developing Seaweed Industry
This research aims to measure the readiness status on economic imension as well as to provide policy recommendation concerning seaweed industry. The readiness level had been analyzed using modified RAPFISH technique. The result suggests that the readiness level of seaweed industry in
Jeneponto Regency was on a score of “40,00”, Bone Regency of “44,33”, and Central Buton of “41,65”. Those value ranged between 25,02 to 50,00 indicating “Less Ready”. While readiness level of Buton Regency was on score “71,64” that indicates “Adequate” since it is on range between 50,01 to 75,00. This current index value and status indicate the readiness of economic condition in Buton territorial water to develop seaweed factory. Meanwhile, Jeneponto, Bone and Central Buton have not been ready to support the development of seaweed industry. herefore, the policy is necessary through capital, product diversification training, and enhancing capacity the marketing institution to increase the readiness level of economic development.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Alam, F., D. Abhijit, R. Roesfiansjah, M. Saleh, M. Hazim, dan B. Abdul. 2012. Bio-fuel from rumput laut. Is it a viable alternatif. Journal Procedia Engineering 49 (2012) 221-227.
Carolina, R.A. 2015. Konsumsi dan Pengolahan Rumput Laut. Dalam Buku Info Komoditi Rumput Laut. Badan Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Al Mawardi Prima, Jakarta.
Dwiyitno. 2011. Rumput Laut Sebagai Sumber Serat Pangan Nasional. Squalen Vol. 6 (1): 9 – 17. Jakarta. Fauzi, A. dan S. Anna. 2002. Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan, Aplikasi RAPFISH, Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta. Jurnal Pesisir dan Lautan. Vol 4 (3).
Haslianti, M.F. Purnama dan W.O. Piliana. 2016. Potensi Industri Pengolahan Rumput Laut menjadi Bioetanol. Jurnal Bisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo Volume 3 (1), April 2016, 89 – 96. ISSN: 2355-6617.
Hikmah. 2015. Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Komoditas Rumput Laut E. Cottonii untuk Peningkatan Nilai ambah di Sentra Kawasan Industrialisasi. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 5 No. 1 Tahun 2015 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Hikmayani, Y., T. Apriliani dan A. Zamroni. 2007. Analisis Pemasaran Rumput Laut di Wilayah Potensial di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No.1 Tahun 2018: 1-6 6 Volume 2 No. 2 Tahun 2007. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Istini, S. dan Suhaimi. 1998. Manfaat dan Pengolahan Rumput Laut, Lembaga Jung, R.L. Seong, K. Yoori, and M.P. Jong. 2012.
Potential of macro algae as feedstocks for biorefinery. Journal of bioresource technology.
Kementerian Perindustrian. 2011. Perencanaan Kebutuhan Energi Pengembangan Industri Rumput Laut. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Jakarta.
Ma’ruf, W.F. 2007. Klaster Rumput Laut Sebagai Solusi untuk Pengembangan Industri Rumput Laut. Direktorat Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan Departemen Kelautan. Jakarta. McHugh, D.J. 2003. A Guide to the Seaweed Industry. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Fisheries Technical Paper 441.
Nababan, B.O., Y.D. Sari, dan M. Hermawan. 2008. Tinjauan Aspek Ekonomi Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil di Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Buletin Ekonomi Perikanan. Vol VIII (2): 50-68. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen
Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Pitcher, T.J. and D.B Preikshot. 2001. Rapish: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research. Vol 49(3): 255-270.
Rahman, Y. 1999. Kebijaksanaan Pengembangan Industri Rumput Laut dan Prospek Pemasaran Rumput Laut di Indonesia. Ditjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jakarta.
Susilo, S.B. 2003. Keberlanjutan Pembangunan Pulau-pulau Kecil: Studi Kasus Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Pari, Kepulauan
Seribu, DKI Jakarta. Disertasi. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
You, C.H. 2008. Partnership Opportunity in Developing Pulp and Paper Industry. Presented in Seaweed International Business Forum and Exhibition II-Makassar. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Zulham, A., A.H. Purnomo, T. Apriliani, dan Hikmayani. 2007. Assessment Klaster Perikanan: Studi Pengembangan Klaster
Rumput Laut Kabupaten Sumenep. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol 2 No. 2, Desember 2007, 177-193. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Peraturan Perundangan
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.27/MEN/2012 tentang
Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/marina.v4i1.7330
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Indexed by:
---------------------------------------------------------------------------------------
Published by
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
in collaboration with
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.