REZIM HAK KEPEMILIKAN DAN AKSES TERHADAP SUMBERDAYA LAHAN BAGI EFEKTIVITAS INSTITUSI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PENYU

Tjahjo Tri Hartono, Hariadi Kartodihardjo, Ari Purbayanto, Arif Satria

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah rezim hak kepemilikan tanah dan hak terhadap akses pengelolaan yang mendukung lembaga konservasi penyu yang efektif. Penelitian ini dilakukan di Ujung Genteng - Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pesisir yang terkait dengan upaya konservasi penyu mulai dari bulan Desember 2009 sampai Maret 2012. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis spasial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis spasial pada wilayah seluas 1.334,70 hektar menunjukkan bahwa antara tahun 2001 - 2010, luas lahan pertanian meningkat sebesar 31% dan daerah pengembangannya (28,78%) memanjang ke arah pantai. Pola perubahan penggunaan lahan dipicu oleh transisi dari tanah terlantar menjadi pemukiman dan pembangunan fasilitas wisata bahari. Berdasarkan dinamika perubahan penggunaan sumber daya lahan sangat diperlukan perubahan kelembagaan untuk menjamin kepastian pemanfaatan sumberdaya lahan di wilayah pesisir sejalan dengan tujuan konservasi penyu. Pemerintah pusat mendelegasikan otoritas kewenangannya ke tingkat desa dan pemerintah desa menjadi pemilik dan pengelola di instansi yang bersangkutan

 

Title: Property Rights And Access Rights of Land For Turtle Conservation Institutions Effectiveness

This research aims to design a regime of rights ownership of land and management access rights that supports the institution of effective sea turtle conservation. This study was conducted at the Ujung Genteng - Pangumbahan, Sukabumi district as coastal areas associated with the sea turtle conservation
efforts, startied from the month of December 2009 to March 2012. Data were analyzed using methods of spatial analysis and descriptive analysis. Results of the spatial analysis research area covering of 1,334.70 hectares showed that between the years 2001 to 2010 the agricultural land area increased by 31% by
which it’s area development has been (28.78%) extended towards the coast. Patterns of land use changes were triggered by the transition from land abandoned to seitlement and development of marine tourism facilities. Due to the dynamic change of land utilization, is necessary to change institutional setting in order to ensure the certainty of land resources utilization in the coastal region in line with the ultimate goal of turtle conservation. Central government should delegate his authority to the village level and the villagers are pleased to become the owner and manager in the institution autority.


Keywords


hak milik; hak akses; sumber daya pesisir dan lahan; lembaga; konservasi penyu laut

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v7i2.5683

Indexed by:

---------------------------------------------------------------------------------------

Diterbitkan Oleh:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
bekerjasama dengan
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network