Reorientasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Abstract

Program pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mencapai efektivitas yang berkelanjutan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sebagai determinan utama dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif melalui metode studi kasus di tiga kabupaten pesisir, antara lain Indramayu, Pati, dan Lombok Utara, penelitian ini menelaah keterkaitan antara tingkat partisipasi masyarakat, model pemberdayaan yang diterapkan, dan capaian program pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 45 informan kunci yang terdiri atas aparatur pemerintah daerah, pengelola program, dan perwakilan masyarakat pesisir, serta melalui observasi partisipatif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pembangunan kelautan dan perikanan sangat bergantung pada kombinasi partisipasi aktif masyarakat dan model pemberdayaan yang kontekstual serta adaptif terhadap kondisi lokal. Model pemberdayaan partisipatif menghasilkan efektivitas 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan model paternalistik (82% vs. 35%). Analisis lanjutan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas program (β = 0,67, p < 0,01), dengan partisipasi masyarakat berperan sebagai variabel mediasi (β = 0,35, p < 0,01). Empat faktor kunci yang menentukan efektivitas meliputi kapasitas kelembagaan masyarakat, kesesuaian teknologi dengan karakteristik lokal, akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi, serta dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten. Temuan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan top-down menuju tata kelola partisipatif (bottom-up participatory governance) dalam perencanaan dan implementasi program. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir, pembentukan mekanisme partisipasi yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal, serta integrasi pemberdayaan berbasis pengetahuan lokal dalam desain kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Title: Reorientation of Community Empowerment Policies in Sustainable Marine and Fisheries Development 

Marine and fisheries development programs in Indonesia face complex challenges in achieving sustainable effectiveness at the local level. This study aims to analyze the roles of community empowerment and participation as key determinants in enhancing the effectiveness of marine and fisheries development programs. Using an exploratory qualitative approach and a case study method conducted in three coastal districts, Indramayu, Pati, and North Lombok. This research examines the interrelationship between the level of community participation, the empowerment models applied, and the outcomes of development programs. Data was collected through in-depth interviews with 45 key informants, including local government officials, program managers, and representatives of coastal communities, complemented by participatory observation and policy document analysis. The findings reveal that the effectiveness of marine and fisheries development programs largely depends on the combination of active community participation and empowerment models that are contextually grounded and locally adaptive. The participatory empowerment model demonstrated 2.3 times higher effectiveness compared to the paternalistic model (82% vs. 35%). Further analysis indicates that community empowerment has a positive and significant influence on program effectiveness (β = 0.67, p < 0.01), with community participation acting as a mediating variable (β = 0.35, p < 0.01). Four key factors influencing program effectiveness include community institutional capacity, the appropriateness of technology to local characteristics, access to economic and informational resources, and consistent government policy support. The study underscores the need for a paradigm shift from a top-down approach toward bottom-up participatory governance in program planning and implementation. To enhance effectiveness and sustainability, this study recommends strengthening the institutional capacity of coastal communities, establishing inclusive and locally responsive participatory mechanisms, and integrating locally based knowledge empowerment into the design of marine and fisheries development policies and programs in Indonesia.