EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR PRODUK HIU APPENDIK II CITES

Abstract

Perlindungan terhadap tiga jenis hiu martil (Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena) dan satu jenis hiu koboi (Carcharhinus longimanus) dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 jo. PERMEN KP No. 34/PERMEN-KP/2015. Peraturan ini menekankan pada pelarangan terhadap pengeluaran hiu dan produk turunannya dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui efektivitas implementasi regulasi tentang hiu tersebut dilakukan kajian yang dilakukan di empat tempat pendaratan hiu, yakni di Palabuhanratu (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), di Tanjungluar (Lombok Timur) dan di Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, enumerator, pengamatan langsung dan wawancara dengan nelayan dan pemangku kepentingan. Analisis dilakukan secara diskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara keseluruhan terbitnya regulasi pelarangan perdagangan produk hiu belum dipahami sepenuhnya baik di tingkat nelayan, pedagang produk hiu maupun aparat penegak hukum. Hasil kajian merekomendasikan hal sebagai berikut: (1) Kegiatan sosialisasi pemahaman peraturan kebijakan konservasi sumber daya hiu perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan; (2) Kebijakan peraturan pelarangan ekspor produk hiu (PERMEN KP No.34/PERMEN-KP/2015) perlu segera diperpanjang kembali minimal untuk satu tahun kedepan, berdasarkan pertimbangan karakteristik biologi hiu dan sistem pendataan terhadap hiu Appendiks II CITES yang belum baik; (3) Penyusunan aturan dan ketentuan lengkap perlu dilakukan oleh Ditjen Teknis mengenai pemisahan produk hiu dan mencatat volume berdasarkan jenis hiu yang ditetapkan masuk Appendiks II CITES yang akan diperdagangkan, dan; (4) Penguatan data hiu Appendiks II CITES terus dilakukan dengan pendataan yang mencakup daerah penangkapan, jumlah hiu yang tertangkap, dan distribusi penjualan hasil tangkapan hiu.

Protection of three species of Hammerhead sharks (Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena) and one species of Whitetip shark (Carcharhinus longimanus) was carried out with the issuance of Ministerial Regulation No. 34/PERMEN-KP/2004 KP and the extension of Ministerial Regulation No. 59/ PERMEN-KP/2015. The regulations emphasize the prohibition on the release of sharks and derivative products from the Territory of the Republic of Indonesia. To find out the effectiveness of the regulation implementation on sharks, a study was conducted in four shark landing sites: Palabuhanratu (West Java), Cilacap (Central Java), Tanjungluar (East Lombok) and Kupang (East Nusa Tenggara). Data collection is done through literature review, enumerator, direct observation and interview with fishers and stakeholders.The analysis is done in qualitative descriptive. The results of the study indicate that the overall regulation on the ban on trading of shark products, has not been fully understood either at the level of fishermen, shark product traders or law enforcement officers. The results of the study recommend the following: (1) The socialization of understanding of the regulations on the conservation policy of shark resources needs to be carried out intensively and continuously; (2) The regulation on the ban on the export of shark products (Ministerial Regulation No.34 / PERMEN-KP / 2015) needs to be renewed at least for the next year, based on the consideration of shark biological characteristics and poor CITES Appendix II shark data collection system; (3) Preparation of complete rules and provisions needs to be published by relaed Directorate General concerning the separation of shark products and recording the volume based on the species of shark that is set in CITES Appendix II to be traded and; (4) Strengthening shark data record of CITES Appendix II consist of fishing areas, number of sharks, and sales distribution of shark catches.