DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING TERHADAP KONDISI PERIKANAN TUNA: STUDI KASUS DI DKI JAKARTA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan mendeskripsikan dampak
kebijakan moratorium kapal eks asing yang tercantum dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap kondisi perikanan tuna terutama di wilayah DKI
Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor tuna. Penelitian dilakukan dengan pendekatan retrospektif
dimana analisis kebijakan dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan
diimplementasikan dan biasanya disebut sebagai model analisis evaluatif sehingga diharapkan dapat
menghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor utama tuna
Indonesia dengan komoditas dominanya adalah tuna beku tidak mengalami dampak secara langsung
terhadap pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa
untuk periode bulan Oktober-Maret sebelum dilaksanakanya moratorium kapal eks asing dibandingkan
dengan periode yang sama sesudah dilaksanakanya moratorium kapal eks asing menunjukkan adanya
penurunan volume produksi sebesar 5%. Namun hal ini lebih disebabkan karena dampak kebijakan
moratorium kapal transshipment. Hal ini sangat jelas terlihat pada terjadinya perubahan (shifting) produk
tuna yang dihasilkan setelah adanya kebijakan dimana ekspor tuna segar mengalami penurunan sebesar
24%, disisi lain ekspor tuna beku justru mengalami kenaikan sebesar 8%. Rekomendasi yang dihasilkan
dari analisis ini adalah perlu untuk disiapkan armada penangkapan ikan dari lokal dan penguatan
SDM, kemudian perlu adanya evaluasi terhadap pelarangan kapal eks asing, verifikasi secara benar
dan pengawasan melekat terhadap kepemilikan kapal sangat penting untuk dilakukan, serta perlunya
pemberlakuan pelaporan SHTI bagi semua pelaku usaha penangkapan ikan untuk menjamin asalusul
kapal tidak hanya terbatas bagi pelaku usaha dengan tujuan ekspor uni eropa. Selain itu juga
perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asing
sehingga tepat sasaran.

Title: Impact of Policy Moratorium For The Licensing of Ex-Foreign Fishing
Vessels on Tuna Fishing: Case Study on DKI Jakarta

The aim of this study is to provide information and describe the impact of the policy moratorium
for the licensing of ex-foreign fishing vessels contained in Regulation of the Minister of Marine Affairs
and Fisheries No. 56 Year 2014 about Business Licensing moratorium Fishing in Regional Fisheries
Management of the Republic of Indonesia on the condition of tuna fisheries, especially in the area
of Jakarta as one of the tuna exports. The study was conducted by a retrospective approach, policy
analysis carried out on the consequences of the policy after a policy is implemented and is usually
referred to as an evaluative analysis model that is expected to yield information that can improve the
quality of the policies implemented by the government. The results showed that Jakarta as one of the
main export of tuna Indonesia with main commodities are frozen tuna does not affect direct impact on
the implementation of the moratorium policy. The data obtained show that for the period from October to
March months before the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels compared to
the same period after the implementation of the moratorium showed a decrease in production volume by 5%. However this is mainly due to the impact of the moratorium ship transshipment. It can be explained
by the change (shifting) tuna products produced after the policy whereby fresh tuna exports decreased
by 24%, on the other hand frozen tuna exports actually increased by 8%. The recommendations from
this analysis is the need to increase the readiness of the local fishing vessels and human resources
capacity building, and the need for an evaluation of the banning of ex-foreign fishing vessels, verify
proper and oversight attached to the ownership of the vessel is very important to do, as well as the
need for enforcement of reporting SHTI for all fishing businesses to guarantee the origin of the ship is
not limited to businesses with the aim of European Union exports. There was also a need to increase
supervision of the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels right on target in
accordance with policy objectives.