PRIORITAS KAJIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bayu Vita Indah Yanti, Zahri Nasution

Abstract


Sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki sumber daya potensial untuk
menghasilkan devisa negara. Belum adanya perumusan kebijakan yang integral dan implementasi
dalam bentuk peraturan perundangan yang baik, telah menyebabkan bidang kelautan dan perikanan
(KP) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan dan upaya terpadu perlu dilakukan, guna
menilai kondisi peraturan perundangan atau hukum yang mengawal pembangunan KP, semantara
itu sosialisasinya pada pemangku kepentingan belum/tidak optimal. Dari perspektif konstruksi hukum
terhadap pembangunan KP harus selaras/harmoni dengan peraturan perundangan sector terkait
dan ketentuan-ketentuan hokum dan sinkron dengan ketentuan-ketentuan hokum internasional.
Tulisan ini bertujuan menentukan prioritas kajian aspek hukum atau perundangan dalam mendukung
pembangunan KP. Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan dan perundangundangan
(legal approach study). Hasil studi mengisyaratkan perlunya empat prioritas kajian hukun
yang perlu dilakukan, yaitu terkait dengan (1) perencanaan pembangunan nasional, (2) pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan, (3) pemerintahan daerah dan otonomi daerah, (4) penataan ruang
dan bisnis kelautan dan perikanan.

Title: Priorities Study on Laws To Support The Development of Marine
and Fisheries Sector

Marine and fisheries sector is an area that has the potential to generate foreign exchange.
The absence of an integrated policy formulation and implemented properly, has led the field of marine
and fisheries have not been used optimally. Efforts in an integrated approach is needed to assess the
condition of the law on which the development policies of marine and fisheries sector. Legal materials
of marine and fisheries sector requires the formulation of a comprehensive policy, in order to function as
a main political for countries that strengthen instistution economic development of marine and fisheries.
Construction of marine and fisheries sector, by law, also need to pay attention to issues that have strong
relationships with international law. This paper aims to determine the priority review of the legal aspects
and legislation in support of the development of marine and fisheries sector. The study was conducted
by using a legal approach study. The results shows there are at least five priority review of the law that
need to be done, in relation to national development planning, management of marine resources and
fisheries, local government and regional autonomy, spatial planning and marine and fisheries bussiness.


Keywords


kajian hukum; perencanaan pembangunan; pengelolaan sumber daya; pemerintahan daerah; penataan ruang; bisnis

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v3i2.325

Indexed by:

---------------------------------------------------------------------------------------

Diterbitkan Oleh:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
bekerjasama dengan
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network