PERBANDINGAN POLA BAGI HASIL DALAM USAHA GARAM RAKYAT DI KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR

Abstract

Usaha garam rakyat pada umumnya dijalankan dengan sistem bagi hasil di Kabupaten
Pamekasan. Pola bagi hasil yang umum dilakukan adalah pola bagi dua (merdua) dan pola bagi tiga
(mertelu). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan
pelaksanaan dua pola bagi hasil usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Beberapa indikator yang
digunakan dalam menganalisis perbedaan kedua pola bagi hasil ini dijelaskan dengan menggunakan
analisis deskriptif. Kesimpulan pertama menunjukkan bahwa perbedaan paling dasar antara dua pola
bagi hasil adalah karakteristik lahan garam yang digarap oleh petani penggarap. Selain itu, penelitian
ini juga menjabarkan beberapa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem
bagi hasil. Kesimpulan lainnya adalah terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan
petani penggarap. Salah satu kelemahan sistem bagi hasil dalam usaha garam rakyat adalah dominasi
peran pemilik lahan. Pemerintah diharapkan dapat berperan dalam pembatasan kepemilikan lahan. Hal
ini bertujuan agar pemilik lahan tidak terlalu dominan dalam usaha garam rakyat, terlebih di Kabupaten
Pamekasan.

Title: Comparison of Sharecropping System Salt Production Busineessin Pamekasan Regency, East Java

Salt production business generally used sharecropping system in Pamekasan regency.
This system has two type, 1:1 sharecropping system (it is called merdua) and 1:2 sharecropping system
(it is called mertelu). The main objective of this research is to identify and to compare the differences
of two types in salt production business with sharecropping system in Pamekasan regency. Some
indicators are used to analyze the differences using descriptive analysis. The first conclusion showed the
main difference of those types of sharecropping system is the salt-land characteristic. Besides that, this
research also explain the rights and the obligations each participant in sharecropping system. The other
conclusion is there is a difference right and obligation between the landlord and the sharecropper. One
of sharecropping weakness is the landlord’s domination. The government should make regulation about
restrictions on tenure rights. It aims to minimize the landlord’s domination in salt production business,
especially in Pamekasan regency.