PERENCANAAN MODEL DAN STRATEGI PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) BIAK DI KABUPATEN BIAK NUMFOR, PAPUA
Abstract
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu dari hulu ke hilir berbasis kawasan, yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016 melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan fasilitas usaha, fasilitas pendukung, penyaluran bantuan usaha, dan pelatihan tenaga kerja perikanan. Kawasan SKPT Biak belum beroperasi secara maksimal karena beberapa hal, antara lain belum memiliki model dan
strategi pengelolaan kawasan. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1) menyusun model pengelolaan SKPT Biak; 2) mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternalyang mempengaruhi pengelolaan SKPT Biak; 3) merumuskan alternatif dan prioritas strategi pengelolaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan Business Model Canvas (BMC) yang disesuaikan untuk organisasi non-profit, serta analisis strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT) yang diintegrasikan dengan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis pada penelitian ini adalah model pengelolaan SKPT Biak, yang memilikitiga segmen yang dinilai relatif lebih penting dan sangat mempengaruhi kesuksesan segmen lainnya yaitu: Proporsi Nilai, Aktifitas Kunci, dan Arus Pendapatan. Prioritas strategi yang dirumuskan, yaitu: (1) Mengoptimalkan semua sumber daya produksi untuk menciptakan nilai yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mitra, serta untuk menarik pelanggan dan investor baru; (2) Melakukan promosi peluang investasi dan kerja sama, serta mengusulkan alokasi bantuan dalam rangka mengoptimalkan seluruh aktifitas dalam kawasan SKPT Biak; (3) Penyusunan peraturan penerapan retribusi, sistem pembayaran, pengelolaan, dan sanksi dengan melibatkan Pemeritah, asosiasi usaha, dan instansi terkait lainnya; serta (4) Menyusun perencanaan seluruh kegiatan dan anggaran dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan SKPT Biak, untuk diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kementerian terkait, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta (BUMN/BUMS) penyalur Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL).
Title: Model and Strategy Planning on Integrated Management of Biak Marine and Fisheries Center (SKPT) in Biak Numfor District, Papua
Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is an integrated marine and fisheries business center from the upstream to downstream based on area, which has been developed by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries since 2016 through various activities, such as the construction of business facilities, supporting facilities, business support distribution, and training for fisheries labors. The SKPT Biak area has not yet operated optimally due to several factors, including the lack of area management model and strategy. This research has three main objectives namely : 1) develop a SKPT Biak management model; 2) identify internal and external factors that affect the management of SKPT Biak; 3) formulate alternative and priority management strategies. The method used in this research is descriptive method using Business Model Canvas (BMC) which is adjusted for non-profit organizations, as well as strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT) analysis which is integrated with the Analitycal Hierarchy Process (AHP). The results of the analysis inthis study is management model of SKPT Biak, that the segments that are considered relatively more important and greatly affect the success of other segments, that is: Proportion of Values, Key Activities, and Revenues. Formulated priority strategies are: (1) Optimizing all production resources to create value that can increase customer and partner loyalty, and to attract new customers and investors; (2) Promoting investment opportunities and cooperation, and proposing the allocation of assistance in order to optimize all activities in the SKPT Biak area; (3) Formulation of regulations on user fees, payment systems, management, and sanctions involving the Government, business associations, and other relevant agencies; and (4) Arranging the planning of all activities and budgets in the context of optimizing the management of the Biak SKPT area, to be proposed to the KKP, relevant ministries, as well as BUMN/BUMS channeling CSR /PKBL.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adam, L., & Surya, T. A. (2013). Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 4(2), 195–211. https://doi.org/10.22212/JEKP.V4I2.53.
Destiani, D. P. (2015). Analisis Strategi Model Bisnis Kanvas pada PT. Angkasa Pura II untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pusdiklat Perdagangan, 1, 1–21.
Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor. (2018). Buku Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017. Biak : DP Kab. Biak Numfor.
Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor. (2019). Buku Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018. Biak : DP Kab. Biak Numfor.
Febriano, M. R., Hariyadi, & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke , Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Terintegrasi dan Berkelanjutan. Jurnal Agribisnis Sumatera Utara, 10(1), 22–35.
Johansen, U., Bull-Berg, H., Vik, L. H., Stokka, A. M., Richardsen, R., & Winther, U. (2019). The Norwegian seafood industry – Importance for the national economy. Marine Policy, 103561. https:// doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103561.
Kjærsgaard, J. (2010). Quest for appropriate overcapacity in the fisheries industry. Socio-Economic Planning Sciences, 44(3), 141–150. https://doi. org/10.1016/J.SEPS.2009.12.001.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). Masterplan dan Bisnisplan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Biak Numfor. Jakarta (ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Koeshendrajana, S., Zamroni, A., Asnawi, Wijaya, R. A., & Rosyidah, L. (2018). Kajian Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan : Upaya Percepatan Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Jakarta.
Kotler, P & Keller, K.L. (2009). Manajemen Pemasaran. Jakarta (ID) : Erlangga. Kurniasari, N., Rosidah, L., & Erlina, M. D. (2019). Strategi Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kota Sabang. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 8(2), 125–135. https:// doi.org/10.15578/jksekp.v8i2.7321.
MyongSop, P., & MoonBae, J. (2002). Korea’s fisheries industry and government financial transfers. Marine Policy, 26(6), 429–435. https://doi. org/10.1016/S0308-597X(02)00023-4.
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2015). Business Model Generation. Jakarta (ID) : PT. Alex Media Komputindo. Osuna, E.E. & Aranda, A. (2007). Combining SWOT and AHP Techniques for Strategic Planning. Vina del Mar (Chile) : ISAHP.
Palilu, A. (2019). Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial di Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong. Journal of Dedication to Papua Community, 1(1), 22–31. https://doi.org/10.34124/266965.
Qastharin, A. R. (2016). A Business Model Canvas for Social Enterprises. Sains Humanika, 8(1–2), 627–637. https://doi.org/10.11113/sh.v8n1-2.825.
Rohy, J. B., Kadir, A. R., & Alam, S. (2015). Blue Ocean Strategy Untuk Menetapkan New Bussines Canvas Model Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Magister Manajemen Universitas Hasanuddin Makassar.
Schuhbauer, A., Chuenpagdee, R., Cheung, W. W. L., Greer, K., & Sumaila, U. R. (2017). How subsidies affect the economic viability of small-scale fisheries. Marine Policy, 82, 114–121. https://doi. org/10.1016/J.MARPOL.2017.05.013.
Silvani, & Amin, R. M. (2016). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(2), 1–13. Retrieved from https://jom.unri.ac.id/index. php/JOMFSIP/article/view/11188.
Smith, S. L., Karasik, R., Stavrinaky, A., Uchida, H., & Burden, M. (2019). Fishery Socioeconomic Outcomes Tool: A rapid assessment tool for evaluating socioeconomic performance of fisheries management. Marine Policy, 105, 20–29. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j. marpol.2019.03.009.
Suhardi, H. (2013). Perancangan Kanvas Model Bisnis PT. Sarana Bandar Nasional. Journal of Management and Business Review, 10(2), 120–139. Retrieved from http://jmbr.ppm-school. ac.id/index.php/jmbr/article/viewFile/64/51.
Peraturan Perundangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan.
Surat Keputusan Menteri Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7778
Indexed by:
---------------------------------------------------------------------------------------
Published by
Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic
in collaboration with
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.