PERSEPSI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KEMBALI IZIN KAPAL IKAN BUATAN LUAR NEGERI DI PERAIRAN INDONESIA

Rismutia Hayu Deswati, Irwan Muliawa, Risna Yusuf, Tenny Apriliani

Abstract


Moratorium izin operasional kapal ikan yang dibangun di luar negeri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014, merupakan kebijakan strategi untuk memberantas praktik IUU Fishing di perairan Indonesia. Tahun 2020 atau lima tahun setelah kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan wacana untuk memberlakukan kembali izin operasional bagi kapal-kapal yang terkena moratorium. Wacana ini mengundang respon beragam dari para pengusaha perikanan yang terdampak. Untuk itu penelitian ini dilaksanakan, dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap persepsi pengusaha terhadap kebijakan tersebut, dengan harapan bahwa kebijakan lebih baik dapat dirumuskan untuk waktu yang akan datang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengusaha perikanan terdampak untuk mewakili pelaku usaha, dan pengawas perikanan untuk mewakili pelaksana kebijakan. Lokasi penelitian adalah DKI Jakarta, Bitung dan Bali, mewakili lokasi di mana kapal terdampak berlabuh Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 kategori persepsi responden terkait kebijakan pemberlakuan izin kapal ikan tersebut: (1) responden setuju pengaktifan kembali izin kapal ikan tersebut dengan catatan diikuti pembatasan alat tangkap yang digunakan, area operasi penangkapan ikan, ukuran kapal dan jenis komoditas hasil tangkapan, sebanyak 47%; (2) responden setuju sebanyak 33 %, dan (3) responden tidak setuju sebanyak 20 %. Berdasar itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah: (1) mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dengan pemilik kapal dalam penyusunan kebijakan, (2) memperbaiki koordinasi hulu ke hilir ketika kebijakan telah dijalankan dan (3) menguatkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan kebijakan oleh pelaku usaha dan pemerintah. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan agar keberadaan kapal ikan buatan luar negeri itu dapat mendorong peningkatan produktifitas dan ekspor.

 

Tittle: Perception of Reenacting Permit Policy For Foreign Made Fishing Vessels in Indonesian Water

The moratorium on the issuance of foreign-made fishing boat permits, as stated in the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 56 of 2014, is a strategy taken by the Indonesian government in respond to the practice of IUU fishing in Indonesian waters. In 2020, or five years after the policy, a discourse to reimpose the operational permits for vessels affected by the moratorium has been raised up. Various responses emerged from the affected fishery entrepreneurs. Therefore, the purpose of the research is to describe the perception of the entrepreneurs regarding the plan for better policy. Primary data were collected through interviews with the affected fishery entrepreneurs as representatives of business actors, and with fisheries supervisors at the research location as representatives of the government. The research were conducted in Jakarta, Bitung and Bali, which represent the locations of moratorium on dock permit. The results of this study pointed out the 3 categories of respondents’ perceptions on the policy of fishing boat permit: 1). 47% of respondents agreed to the reactivation of the fishing boat license on condition with the restricted fishing gear, fishing area, vessel size and type of catch commodities; 2). 33% of respondents agreed; and (3) 20% of respondents disagreed. This study recommend: to involve the ship owner in policy making for better and more effective communication between government and ship owners 2). to encourage a good coordination in the upstream to downstream once the policies have been implemented, and; 3). to strengthen commitment and consistency between the business actors and government to implement the policies. Therefore, the presence of foreign-made fishing vessels will encourage the productivity and exports.


Keywords


persepsi; moratorium; kebijakan; izin operasional; kapal ikan buatan luar negeri

Full Text:

PDF

References


Arthatiani, F., & Apriliani, T. (2015). Dampak kebijakan moratorium kapal eks asing terhadap kondisi perikanan tuna: Studi kasus di DKI Jakarta. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 5 (2), 71-82. DOI: http://doi:10.15578/jksekp.v5i2.1017

Brookz, C & Manza, Z. (2007). Why Welfare States Persist: The Importance of Public Opinions in Democracies. Chicago, AS: University of Chicago Press

[DJPT] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2020). Data Sebaran Kapal Perikanan Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan. Statistik Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta, ID: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Fricke, P. (1985). Use of sociological data in the allocation of common property resources. Marine Policy 9, 39–52. Retrieved from: https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/7991/Use%20of%20Sociological%20Data%20in%20the%20Allocation%20of%20Common%20Property%20Resources.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13-25. Retrieved from:.https://dianherdiana.com/2018/12/19/sosialisasi-kebijakan-publik-pengertian-dan-konsep-dasar/

Hikmayani, Y., Rahadian, R., Nurlaili dan Muhartono, R. (2015). Efektivitas Pemberlakuan Moratorium Kapal Eks Asing dan Transhipment terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 5 (2). 101-112. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v5i2.1021

Irawati, E dan Widaningrum, A. (2015). Modul Pelatihan Analis Kebijakan. Jakarta, ID: Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara

Lane, D. E., Stephenson, R. L., (1995). Fisheries management science: the framework to link biological, economic and social objectives in fisheries management. Aquat. Living Resour. 8(3), 215–221. DOI: https://doi.org/10.1051/alr:1995021

Mahabror, D dan Hidayat, J. J. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. Dalam W.A. Nugraha, A. Romadhon dan Insafitri (Ed.) Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV (263 – 270). Madura, ID: Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo

Mariana, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, 1(2), 216-229. DOI: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834

McPhee, D. P., Loveday, T. D., (2000). The Queensland fishing industry and ecologically sustainable development. In: Hale, P., Petrie, A., Moloney, D., Sattler, P. (Eds.), Management for Sustainable Ecosystems (132– 138). Brisbane, AUS: Centre for Conservation Biology University of Queensland

Muhammad, S. V. (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral di Kawasan. Jurnal Politica, 3(1), 59-85. DOI: 10.22212/jp.v3i1.305

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1724

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 616

Nuraini, D. (2020). Satu persatu Beleid Era Susi Pudjiastuti akan Ditenggelamkan Edhie Prabowo. Retrieved from: https://ekonomi.bisnis.com/read/20200226/99/1206089/satu-persatu-beleid-era-susi-pudjiastuti-akan-ditenggelamkan-edhy-prabowo

Nurlaili, Muhartono, R., & Hikmayani, Y. (2016). Dampak Kebijakan Moratorium Terhadap Sektor Usaha Perikanan Tangkap di Kota Bitung. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 6(2),145-152. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v6i2.3327

Saptanto, S., Yusuf. R., Apriliani, T., & Arthatiani, F. Y.

(2015). Analisis Dampak Moratorium Kapal Eks Asing Terhadap Kondisi Pasar Tuna Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 5(2), 137-146. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v5i2.1028

Shivlani, M. P., Milon, J. W., (2000). Sociocultural effects of a market-based fishery management program in the florida keys. Coastal Manage, 28(2), 133– 147. DOI: https://doi.org/10.1080/089207500263558

Syahrani, D. A., Al Musadieq, M., dan Darmawan, A. (2017). Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU) Pada Ekspor Ikan Tuna dan Udang Tangkap. Jurnal Administrasi Bisnis, 45(1),27-36. Retrieved from: http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1748

West,...R. J., Palma-Robes M. A., Satria, F., Purwanto., Wudianto., Sadiyah, L., Prasetyo A.P., Faizah, R., Setyanto, A. (2012). The Control and Management of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Fisheries Management Area 573. Report Prepared for ACIAR Project FIS/2006/142, Developing New Assessment and Policy Frameworks for Indonesia’s Marine Fisheries, Including the Control and Management of Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing. Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS). Retrieved from: http://exchange.growasia.org/system/files/Developing%20new%20assessment%20and%20policy%20frameworks%20for%20Indonesia’s%20marine%20fisheries%2C%20including%20the%20control%20and%20management%20of%20Illegal%2C%20Un.pdf




DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i1.9493

Indexed by:

---------------------------------------------------------------------------------------

Diterbitkan Oleh:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
bekerjasama dengan
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network