KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN KELEMBAGAAN BUDI DAYA UDANG DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Radityo Pramoda, Budi Wardono, Sumaryanto Sumaryanto, Dadan Permana, Nensyana Shafitri

Abstract


Penataan kebijakan yang tepat dalam menumbuhkembangkan budi daya udang maupun kelembagaannya, merupakan langkah strategis menciptakan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi yang optimal. Penelitian kualitatif ini bertujuan mengkaji kebijakan kawasan budi daya udang serta kelembagaan di Kabupaten Lampung Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) sebagian besar pembudidaya tidak memahami korporasi; 3) manajemen usaha perlu dibenahi; 4) Kabupaten Lampung Selatan mempunyai peluang besar dibangun kawasan budi daya udang dan korporasi. Rekomendasi kebijakan kajian ini: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Peraturan Menteri, terkait pedoman pengembangan kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) pemerintah pusat dan daerah memberikan sosialisasi rutin, mengenai korporasi; 3) pemerintah daerah melakukan pendampingan serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya; 4) pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder, bersinergi mengawal pengembangan kawasan budi daya udang berlandaskan korporasi sesuai tujuan yang diharapkan.


Keywords


Kebijakan, pengembangan kawasan; kelembagaan; budi baya; udang

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v14i2.14073

Indexed by:

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Published by

Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

in collaboration with
Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.