Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak peluang dan ancaman. Hal tersebut memerlukan adanya perhatian yang lebih besar terhadap wilayah laut. Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peluang ekonomi dan mengatasi tantangan melalui Poros Maritim Dunia. Tujuan riset ini adalah menganalisa kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pengembangan wilayah pesisir menggunakan teori geopolitik dan teori kekuatan laut. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal dan publikasi daring. Penulis menemukan bahwa sinergitas penegak hukum, diplomasi maritim sudah cukup baik, namun perlu lebih aktif melibatkan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan dan peningkatan SDM masyarakat pesisir. Sementara Visi Gubernur DIY bernama Abad Samudera Hindia belum terlaksana dengan maksimal. Masyarakat membutuhkan tambahan pembangunan TPI baru dan pengembangan TPI menjadi PPN dan PPS untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus selalu memperhatikan pengelolaan laut, khususnya untuk pemanfaatan sumber daya dan pangan. Bahwa laut memiliki kekayaan alam yang berlimpah dapat digunakan meningkatkan gizi masyarakat dan pendapatan negara.

Title: Indonesian Maritime Governance Analysis: Implementation of the Vision of the Yogyakarta Special Region Government

Indonesia, as a maritime country, has many opportunities and threats. This condition requires greater attention to the sea area. This research discusses the strategy of the Government of Indonesia to increase economic opportunities and overcome challenges through the World Maritime Fulcrum. This research aims to analyze the policies of the Government of Indonesia and the Provincial Government of DIY in developing coastal areas using geopolitical theory and the theory of sea power. This study uses a qualitative case study method. The data used are primary data through interviews and secondary data obtained from books, journal articles and online publications. The author finds that the synergism between law enforcement and maritime diplomacy is good enough. However, it is necessary to involve the community more actively in the sustainable management of biological resources and to increase the human resources of coastal communities. Meanwhile, the vision of the Governor of DIY called the Century of the Indian Ocean, has not been implemented optimally. The community needs additional construction of new TPI and development of TPI to become PPN and PPS to increase the productivity and welfare of fishermen. It can be concluded that the central and regional governments must always pay attention to marine management, especially for utilising resources and food. That the sea has abundant natural wealth can be used to improve people’s nutrition and state income.